Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi saat memimpin rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Foto : Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis dalam mendukung  menjamin ketahanan pangan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional hingga penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, Indonesia dengan  populasi lebih dari 281 juta jiwa, menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tantangan tersebut meliputi  Krisis pangan global yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, gangguan rantai pasok, serta dinamika geopolitik dunia.

Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyebut masih terdapat ketimpangan kesejahteraan petani dan regenerasi sumber daya manusia pertanian. Menurutnya, hal itu menyebabkan  permasalahan rantai pasok hasil pertanian masih panjang dan tidak efisien.

“Menyebabkan harga di tingkat petani rendah namun mahal di konsumen,” ujar perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto ini ketika membuka rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Maka dari itu, menurutnya, pembangunan sektor pertanian sebaiknya fokus pada penguatan produksi domestik stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan peternak.

“Peningkatan produksi pangan tidak terbatas pada komunitas beras dan jagung saja, melainkan komoditas peternakan, hortikultura, dan perkebunan,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dalam perspektif yang lebih luas lagi, lanjutnya, ia mengungkapkan bahwa  pembangunan sektor pertanian dapat dilakukan melalui penguatan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi komoditas strategis, modernisasi pertanian, maupun peningkatan kesejahteraan petani melalui kemitraan usaha tani dan akses pasar.

“Keempat, peningkatan efisiensi tata kelola lahan, air, dan teknologi. Kelima, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan SDM pertanian,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menilai bahwa upaya itu tentu tak lepas dari  dukungan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026, pagu indikatif anggaran belanja Kementerian Pertanian 2026 sebesar Rp13,757 triliun.

Melihat hal itu, ia meminta agar penganggaran 2026 fokus antara lain pada efisiensi program  dan kegiatan berbasis hasil atau output outcome Dengan memperhatikan tantangan dan potensi yang ada.

“(Perlu) Integrasi program antar direktorat dan antar sektor untuk menghindari duplikasi, hingga dukungan pengawasan dan pelaporan berbasis data real-time,” terangnya.

Dalam pernyataannya di akhir, ia meminta agar Kementerian Pertanian  menyusun rencana kerja dan anggaran 2026 yang terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan strategis nasional. “Khususnya dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan kemandirian produksi dalam negeri,” pungkasnya. (hal/rdn)